Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate

Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate mengindikasikan empat partai politik tidak mampu lagi mengirim perwakilannya ke Senayan. Jika pemilu digelar saat ini, empat partai politik tersebut, salah satunya PKB, diperkirakan hanya memperoleh dukungan maksimal tiga persen.

Dalam survei SSS yang diumumkan Rabu, 6 Juni itu, PKB mendapat dukungan dua persen dari 2.192 responden. Dimintai komentarnya, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nachrowi menyatakan basis PKB tidak terjangkau survei. "Karena ada di desa-desa," kata dia dalam pesan singkat kepada media.

Meski demikian, terlepas dari subyektivitas survei, Imam menyatakan partainya akan terus bekerja dan berbagi untuk rakyat. "Hasilnya mari kita buktikan di Pemilu 2014," ujarnya.

Adapun target yang dipasang PKB menjelang Pemilu 2014 adalah prestasi partai itu di Pemilu 1999. Saat itu, PKB mampu mengumpulkan 12,7 persen suara. "Prestasi Pemilu 1999 itu akan kami rebut kembali."

Dia mengakui suara PKB di Pemilu 2009 tidak sebaik pemilu-pemilu sebelumnya. "Dengan sistem baru Pemilu 2009 dan kondisi internal, suara PKB tidak sebaik 2004," ucapnya.

Di sisi lain, PKB mengajak semua parpol,KPU, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berlaku jujur, adil, transparan. "Jangan mendidik rakyat dengan money politic karena politik uang inilah yang menghancurkan sendi-sendi moral bangsa ini."

Dalam survei dengan margin error 2,09 itu, Partai Golkar duduk di peringkat pertama dengan perolehan suara 23 persen, disusul kemudian PDI Perjuangan (19,6 persen), dan Demokrat (10,7 persen).

Koordinator SSS, Muhammad Dahlan, membacakan perolehan partai lain, yakni Gerindra (10,5 persen), PKS (6,9 persen), Partai NasDem (4,8 persen), PPP (3 persen), Hanura (2,7 persen), PAN (2,2 persen), PKB (2 persen), dan lainnya 0,6 persen.

Menurut Dahlan, hanya ada enam partai yang kemungkinan lolos ke Senayan jika berkaca pada survei tersebut, yakni Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, PKS, dan NasDem. "Empat partai lainnya tidak tertutup kemungkinan terhalang parliamentary threshold," kata Dahlan.